Sekilas tentang Perumahan di Malaysia

Perumahan merupakan agenda utama bagi setiap negara di dunia, termasuk di Malaysia. Ini adalah karena perumahan bukan saja merupakan struktur fisik yang menyediakan perlindungan kepada penghuninya tetapi juga terkait erat dengan sosio ekonomi, politik (Bourne,1981).

Dasar perumahan negara adalah untuk menyediakan perumahan yang mencukupi, berkualitas dan dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat terutama bagi golongan yang berpendapatan rendah. Oleh itu kerajaan di Malaysia telah membentuk dasar dan program–program tertentu bagi mencapai tujuan terkait perumahan tersebut.

Pihak yang bertanggung jawab di dalam pembangunan perumahan di Malaysia bernama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Kementerian ini memainkan peranan utama dalam melaksanakan dasar-dasar Kerajaan, khususnya pembangunan rumah kos rendah dan rumah kos sederhana rendah bagi warga golongan berpendapatan rendah dan sederhana rendah agar mampu memiliki rumah. Rumah kos rendah di Malaysia juga seringkali dikenali sebagai rumah kerajaan, rumah murah, rumah kilat dan sebagainya.

a.        Perkembangan Permukiman

Pemukiman penduduk di Malaysia ini berawal dari pembangunan pelabuhan di kawasan semenanjung Malaya kemudian seiring dengan perkembangan pelabuhan yang pesat, dibangun pemukiman penduduk dalam kawasan pelabuhan ini. Lalu lambat laun permukiman penduduk tersebut menjadi sebuah kota yang cukup megah kala itu. Pembangunan pemukiman penduduk negara Malaysia kian berkembang setelah negara ini meraih kemerdekaan pada tanggal 31 Agustus 1957 dengan arsitektur gedung pemukiman penduduk cukup modern, meski pemukiman penduduk masih didominasi rumah pribadi saat itu. Pasca Malaysia meraih kemerdekaan pembangunan pemukiman penduduk di Malaysia cepat berkembang begitu pesat apalagi memasuki tahun 1980-an di bawah pemerintahan PM Mahathir Muhammad pembangunan pemukiman penduduk di negara ini memasuki fase baru melalui pelbagai megaproyek pemukiman penduduk seperti :perumahan,real estate, apartement, villa dan megaproyek menara kembar petronas,istana pemerintahan Putrajaya yang mewah dan inovatif. Pembangunan pemukiman pada masa Mahathir Muhammad boleh dibilang fantatis dan inovatif dengan pelbagai pembangunan pemukiman yang cukup mewah, megah dan dengan model bangunan pemukiman yang menjulang tinggi bagai pencakar langit seperti apartement, rumah susun, perumahan, real estate misalnya tidak kalah dengan negara lain. Pembangunan pemukiman penduduk memasuki 2002-an atau 10 tahun terakhir di kawasan Malaysia terus mengalami kemajuan yang berarti dengan pertumbuhan proyek propety yang cukup tinggi dengan arsitektur yang mewah, megah dan inovatif mencakup hampir seluruh wilayah Malaysia.

b.        Sistem Penyediaan Rumah

Sistem penyediaan rumah di Malaysia dikelola oleh MHSG (Ministry of Housing and Local Government). MHSG ini memiliki tujuan untuk menciptakan lingkungan permukiman yang nyaman serta melayani masyarakat dengan sebaik mungkin untuk menciptakan permukiman yang berkualitas dan seimbang secara sosial ekonomi.

Di Malaysia ini, arah pembangunan rumah sudah ke rusun meskipun masih banyak landed house. Rumah susun tersebut biasanya cenderung diperuntukkan untuk masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah. Sedangkan untuk rumah biasa (landed house) biasanya diperuntukkan untuk masyarakat yang berpenghasilan menengah ke atas.

Rumah susun di Kuala Lumpur Malaysia, untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah

Dalam perlaksanaan program perumahan, pemerintah bukan saja melibatkan sektor publik tetapi juga sektor swasta. Sektor publik berperan melaksanakan program perumahan terutama bagi golongan berpendapatan rendah. Sedangkan pihak swasta lebih kepada pembangunan perumahan khususnya bagi golongan sederhana dan penghasilan tinggi. Berbeda dengan apa yang terjadi di Negara Indonesia dimana sistim penyediaan perumahan sosial hampir 70 persen dimiliki oleh  sektor swasta, yang akhirnya menyebaban harga rumah meningkat dengan tinggi. Sehingga para calon pemilik rumah merasa tidak mampu untuk memiliki rumah tersebut.

Pihak kerajaan dan pihak swasta selalu menjadi aktor utama yang memberikan pengaruh terhadap penyediaan perumahan sosial, baik dalam proses pengambilan keputusan, juga dalam proses penjualan perumahan. Pihak penting lainnya yang berengaruh dalam proses penyediaan perumahan ini ialah professional, seperti para arsitek, engineer dan quantity surveyor. Dengan adanya campur tangan kerajaan diharapkan bahawa masyarakat dapat memliki perumahan yang affordable, sehingga permasalahan penyediaan perumahan akan terpecahkan. Penyerahan perumahan kepada sistim mekanisme pasar akan menjadikan harga rumah semakin mahal. Pihak-pihak kerajaan menyatakan bahwa penyediaan perumahan sosial oleh pihak swasta merupakan suatu hal yang tidak boleh dihindari, hal ini dikarenakan permasalahan stagnasi ekonomi, dan permasalahan kewangan kerajaan yang tidak meningkat sesuai dengan pertumbuhan masyarakat.

Dengan adanya pembagian ranah kerja antara sektor pemerintah dan sektor swasta tersebut, maka setiap warga negara Malaysia dapat memiliki rumah sesuai dengan kemampuannya. Hal tersebut menjadikan Malaysia tidak memiliki perumahan illegal atau kumuh seperti yang banyak dijumpai di Indonesia.

c.         Sarana dan Prasarana Pendukung Permukiman

Salah satu peran utama MHLG adalah untuk menciptakan perumahan yang layak dan harmonis serta penyediaan mata pencaharian masyarakat yang lebih baik, dan yang dilengkapi dengan fasilitas sosial dan fasilitas rekreasi.

Pembangunan pemukiman di negara ini juga dilengkapi fasilitas modern poliklinik, sekolah, bank, swalayan, kantor pos dan juga penghijauan kota dengan pembangunan taman-taman kota yang inovatif membuat panorama alam daerah pemukiman penduduk indah serta asri.

d.        Sistem Kepemilikan Tanah dan Bangunan

Sistem kepemilikan tanah di Malaysia dimiliki sepenuhnya oleh kerajaan. Sehingga masyarakat terutama yang tinggal di rumah susun hanya memiliki hak taas rumah saja. Selain itu, jika ingin memiliki rumah harus mengajukan izin terlebih dahulu kepada kementrian terkait.

e.         Slum and Squatter Area

Pemerintah telah memutuskan bahwa rumah yang akan dibangun oleh MHLG yaitu Program Perumahan Rakyat (PPR). Selain itu, MHLG harus memastikan bahwa 40% rumah tangga dengan penghasilan kurang dari 2500 RM per bulannya dan penghuni perumahan liar dapat memiliki rumah permanen yang lebih nyaman, santai dan lingkungan yang sehat. Ini adalah salah satu rencana alaysia bahwa pemerintah tidak hanya telah menyediakan perumahan bagi masyarakat sejak kemerdekaan negara itu pada tahun 1957 tetapi juga untuk menjaga value chain.

Solusi yang Malaysia keluarkan untuk mengatasi permukiman kumuh adalah adanya pembangunan rumah susun. Pengembangan rumah susun ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan permukiman kumuh di Malaysia.

Malaysia dapat dibilang sukses menyelesaikan masalah permukiman kumuh. Malaysia memulai menata dan membina masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh sejak 1998 dalam program 'visi malaysia bebas kumuh 2005'.

Dengan kesadaran sendiri masyarakat pun bersedia menempati rumah susun milik dan sewa yang telah dipersiapkan secara matang oleh pemerintah. Meski banyak yang menentang, Malaysia pun berhasil mewujudkan visinya hanya dalam tujuh tahun.

f.         Penyediaan Rumah bagi yang Tidak Mampu

Di Malaysia, prinsip yang selalu dipegang dalam penyediaan perumahan adalah affordability. Kata Affordable housing sudah merupakan kata yang sangat awam untuk didengar, akan tetapi apa sebenarnya arti dari affordable tersebut, pihak kerajaan mengatakan bahwa konsep affordable housing berarti tersedianya rumah yang berkualitas dan dapat meningkatkan kualitas kehidupan penguninya untuk setiap golongan masyarakat.

Agar dapat terjangkau untuk semua masyarakat Malaysia, pemerintah kerajaan Malaysia juga memberikan subsidi perumahan untuk masyarakatnya. Subsidi perumahan dari aspek penawaran dibuat dalam dua cara:

a.         Merendahkan harga dan risiko bagi pemberi pinjaman swasta dalam memberi pinjaman perumahan samada untuk perumahan berpendapatan rendah dan sederhana.  Misalnya penarikan pajak yang tidak bermotifkan keuntungan, peruntukan pinjaman di bawah harga pasaran, dan kredit.

b.         Peminjaman Kerajaan secara langsung yaitu yang berkaitan pembiayaan, penyediaan infrastuktur, penyediaan tanah dan pembinaan dan pengurusan perumahan yang disubsidi untuk tujuan penyewaan dan kepemilikan.